Data Hutan, Flora & Pauna Masih sangat terbatas

Hari ini, Kamis 31 April 2016 kami melakukan kunjungan pada Beberapa Instansi di Bulukumba antara lain Badan Pusat Statistik (BPS) Bulukumba, Kantor Lingkungan Hidup (KLH) serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishut) Kabupaten Bulukumba. Kunjungan kali ini untuk mencari Kerusakan Daerah Aliru Sungai (DAS), aturan tentang perlindungan hutan, kasus kebakaran hutan, luas wilayah Bulukumba berdasarkan hutan Primer, hutan sekunder, semak belukar, padang rumput, perkebunan, daerah berbukit, berbatu, kawah dan hutan bambu jika ada, informasi tentang plora dan pauna bulukumba (khususnya di wilayah Kecamatan Gantarang).

Dari instansi yang dikunjungi, pertama adalah BPS untuk mencari informasi tentang jumlah dan jenis plora dan pauna yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi serta luas lahan hutan di Bulukumba. BPS hanya memberikan keterangan singkat bahwa seluruh data BPS Bulukumba telah dipublikasikan melalui internet pada alamat link http://bulukumbakab.bps.go.id dan untuk itu bisa diakses secara bebas. Adapun data yang kami butuhkan disarankan untuk mencarinya ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (LEMBAGA PROVINSI) dan KLH Bulukumba.

Dari petunjuk BPS Bulukumba, selanjutnya kami berkunjung di KLH Bulukumba untuk mencari data yang sama. Melalui KLH Bulukumba kami hanya bisa mengakses data sebanyak 4 (empat) kecamatan antara lain Gantarang, Kindang, Bontobahari dan Herlang. Adapun data yang dimaksud terkait potensi kebahakaran lahan (Khusus di Gantarang) meliputi Desa Benteng Palioi, Bukit TInggi, Bonto Raja, Bonto Sunggu, Bukit Harapan, Benteng Malewang, Palambarae, Bonto Nyeleng, Jalanjang, Mario Rennu, Mattekko dan Benteng Gantarang. Rata-rata potensi kebakaran lahan tersebut disebabkan pembarakaran sampah oleh masyarakat atau jerami padi setelah panen.

Petensi kerusakan lainnya adalah kerusakan yang disebabkan galian tambang pasir atau batuan tambang general non logam. Potensi kerusakan tersebut antara lain terdapat di Bontomasila dengan aktivitas pengambilan batu gajah di sungai dan desa Bialo dengan aktivitas tambang pasir. Tidak banyak data yang kami dapatkan pada instansi ini tapi kami atas nama The Phinisi Center bisa membangun mitra melalui instansi tersebut ataupun membantu kami terkait program lingkungan hidup. (Agus Salim – Pegawai KLH Bulukumba).

Instansi lain adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang menjadi objek kungjungan kami hari ini. Tujuannya adalah mencari kelengkapan data sebagaimana telah disebutkan terdahulu. Menurut Kehutanan bahwa instansinya sampai hari ini hanya menangani wilayah kawasan hutan dan untuk diluar kawasan hutan hanya dilakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang pelestarian alam (Rahman – Pegawai Dishut Bulukumba). Adapun data yang kami dapatkan pada instansi tersebut antara lain daftar desa/lurah yang memiliki kawasan hutan di Bulukumba dan Luas kawasan hutan Bulukumba (edisi 19 maret 2014). Sementara untuk kelengkapan data yang dibutuhkan, Dishut menyarankan untuk mengunjungi Balai Pemanfaatan Kasawan Hutan Makassar (Instansi Kemeterian untuk Indonesia Timur yang berkantor di Makassar).

Sebagai catatan akhir untuk data yang kami butuhkan (cari) hari ini, hanya beberapa poin yang didapatkan. Sifat data ini pun hanya sekedar pelengkap dari data yang sebelumnya telah kami temukan. Untuk kelengkapan data tersebut, beberapa instansi yang bisa menjadi rujukan antara lain 1) Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan Makassar, 2) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Makassar dan 3) Litbangda Bulukumba.